KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Tuhan, hanya
kepada-Nya kita memuji, memohon pertolongan dan meminta ampunan. Kita
berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu dan keburukan amal perbuatan kita.
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Tuhan, maka tiada seorang pun yang dapat
menyesatkannnya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan-Nya, maka tiada
seorang pun yang dapat memberinya petunjuk.
Puji Tuhan saya dapat
menyelesaikan Makalah yang berjudul “ Perbedaan Sistem Politik negara luar
Indonesia dan Sistem Politik Indonesia” sebagai analisis untuk melihat
bagaimana sistem politik di Indonesia.
Didalam makalah ini, saya akan
membahas tentang system Politik di Indonesia serta beberapa contoh sistem
politik yang di anut oleh beberapa negara diluar indonesia, baik negara maju
maupun negara berkembang.
Saya hanya dapat berdoa, kiranya
apa yang saya tulis disini bermanfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kami dalam menyelesaikan
makalah ini. saya sadar bahwa apa yang kami tulis masih sangat jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu, kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari para
pembaca sangat saya harapkan.
Akhir kata, mohon maaf apabila
terdapat banyak kesalahan dalam makalah ini.
Gorontalo, 16 September 2015
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………… 1
DAFTAR ISI .…………………………………………………………………….. 2
BAB I : PENDAHULUAN ….…………………………………………………… 3
BAB II : SISTEM POLITIK
DIBEBERAPA NEGARA …... …..…………… 5
A. Sistem politik negara-negara maju ... ………………………………………. 5
B. Sistem Politik di negara-negara berkembang .………………………….…6
C. Garis Besar Perbedaan Sistem Politik di berbagai negara
..…………………….. 9
BAB III : SISTEM POLITIK
INDONESIA ……………………. ………… 10
A. Pengertian Sistem Politik Indonesia ………………………………………………… 10
B. Proses Politik di Indonesia ………..….…………………………………… 11
C. Sejarah Sistem Politik di Indonesia .……………………………….… 12
BAB IV : KESIMPULAN………………………………………………………..... 13
LITERATUR
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem
sosial. Perspektif atau pendekatan
sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu system, yakni suatu
unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang
relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Model sistem politik yang
paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang
mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini
masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah
oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang
diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat.
Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk
menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Indonesia merupakan bagian dari
sistem politik dunia, dimana sistem politik Indonesia akan berpengaruh pada
sistem politik negara tetangga maupun dalam cakupan lebih luas. Struktur kelembagaan atau institusi khas
Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, sehingga
melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian, kekhasan sistem politik
Indonesia belum dapat dikatakan unggul bila kemampuan positif struktur dan
fungsinya belum diperhitungkan sistem politik negara lain.
Akhirnya, mengingat sebegitu luas
pembicaraan mengenai sistem politik, maka layaknya suatu sistem, kami akan
ciptakan terlebih dahulu batasan-batasannya, yaitu mengenalkan kedua pendekatan
terhadap sistem politik baru kemudian menganalisis sistem politik Indonesia.
Oleh karena itu terlebih dahulu kami akan membahas pendekatan sistem politik
dari teori behavioral. kemudian
dilanjutkan dengan pembahasan pendekatan sistem politik dari sudut teori
struktural-fungsional, serta pembahasan pada arti penting sejarah dalam
mempelajari sistem politik Indonesia.
BAB II
SISTEM POLITIK
DIBEBERAPA NEGARA
Pada sistem politik antara negara satu dengan
negara lain, jika terdapat perbedaan merupakan hal yang wajar dan alami, karena
setiap negara memiliki pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Setiap negara
memiliki ciri-ciri khusus, baik dari segi ideologi, sistem politik, karakter
kehidupan sosial, corak kebudayaan, lingkungan alam yang tidak sama dengan
bangsa-bangsa lain. Sejarah perjuangan suatu bangsa dan perkembangan politiknya
ikut berperan dalam menentukan sistem politik yang dilandasi oleh ideologi,
kepribadian bangsa, serta kondisi ekonomi, sosial, dan budaya dari negara yang
bersangkutan, berikut adalah contoh sistem politik yang dianut oleh
negara-negara luar indonesia.
A. Sistem Politik Negara-Negara
Maju
Sistem politik beberapa negara
maju akan diuraikan untuk mengetahui perbedaan antara negara satu dengan negara
lainnya, terutama negara-negara yang mewakili salah satu model system politik,
misalnya:
·
Sistim politik Inggris mewakili model demokrasi
parlementer dengan corak liberal,
·
Rusia atau Uni Soviet mewakili demokrasi
sosial/komunis,
·
Amerika Serikat mewakili model demokrasi presidensial,
·
Prancis menggunakan model campuran antara system
parlementer dan presidensial,
·
Dan sistem politik Jepang sebagai negara kuat di
Asia.
1. Sistim Politik Inggris dan
Negara-Negara Eropa Barat
Untuk pertama kali dalam sejarah,
rakyat Inggris berjuang melawan kekuasaan raja yang memiliki kekuasaan raja
yang memiliki kekuasaan mutlak atau absolut, dan berhasil memaksa rajanya untuk
menandatangani piagam-piagam yang mengatur hak dan kewajiban raja Inggris.
Piagam‑piagam itu sampai sekarang menjadi konstitusi
bagi kerajaan Inggris, contohnya PiagamMagna Charta 1215. The Great Council,
adalah suatu dewan penasehat raja yang terdiri pada Baron (bangsawan) yang
mewakili daerahnya. Perkembangan selanjutnya, ternyata The Great Council
ini merupakan benih demokrasi karena dewan itu kelak berubah menjadi parlemen
yang beranggotakan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
Sistem politik di Inggris adalah
demokrasi dengan sistem parlementer yang menganut aliran liberalistik, yaitu
mendasarkan dan mengutamakan kebebasan individu yang seluas-luasnya. Sistem
politik Inggris kemudian banyak dipraktikkan pula di negara-negara Eropa Barat.
Raja atau ratu merupakan lambang persatuan dan kesatuan, yang senantiasa
dibanggakan, adat dan tradisi dipertahankan, pemerintahan dijalankan oleh
Perdana Menteri yang dikuasai oleh partai yang menang dalam pemilihan umum.
Namun demikian, partai oposisi tetap sebagai pendamping. Secara keseluruhan,
mereka bekerja untuk raja atau ratu. Partai-partai yang memperebutkan kekuatan
di parlemen adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Parlemen Inggris
terdiri atas dua kamar, yaituHouse House of Commons yang diketuai perdana
menteri, dan House of Lords. Inggris dikenal sebagai negara induknya parlemen,
dan sistem pemerintahan kerajaan. Inggris dijadikan model pemerintahan
perlementer yang menganut paham liberal.
2. Sistem politik Uni Soviet
(masa lalu) dan negara-negara Eropa Timur
Sistem pemerintahan di Eropa
Timur dikenal dengan sistem pemerintahan proletaris atau komunis. Komunisme
muncul di Uni Soviet, karena merupakan hasil revolusi 1917 yang meruntuhkan
kekuasaan Tsar yang telah berusia ratusan tahun. Semula mereka berkeinginan untuk meniadakan
kediktatoran lalu mendirikan pemerintahan rakyat. Berdasar dari tinjauan filosofis
Karl Marx dan Lenin tentang tujuan manusia dan negara, mereka menolak
pertimbangan moral, agama dianggap sebagai kendala, senantiasa mencanangkan
propaganda anti imperialis dan kapitalis, serta membangkitkan kebanggaan
berjuang untuk kemegahan negara.
Dalam sistem ini, usaha pertama
sebenarnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat banyak (kaum proletar), tetapi karena kemudian rakyat banyak tersebut dihimpun dalam
organisasi kepartaian (buruh tani, pemuda, wanita) maka akhirnya menjadi
dorninasi partai tunggal yang mutlak, yaitu Partai Komunis. Ajaran komunis
berpangkal dari ajaran Marxisme dan Leninisme, yaitu bermula dari ajaran Karl
Marx (18181883) yang kemudian dipraktikkan oleh Lenin dengan mendirikan
pemerintahan komunis di Uni Soviet. Di samping itu,Yoseph Stalin (1879-1953)
mempunyai peranan penting pula dalam menyebar luaskan komunis, karena Stalin
yang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada tahun 1922, berhasil
melebarkan pengaruhnya ke negara-negara Eropa Timur, yaitu Cekoslovakia, Jerman
Timur, Yugoslavia, Polandia, Hongaria, dan lain-lain. Sedangkan di Asia,
negarawan Cina yaitu Mao Tse Tung merupakan tokoh kuat yang menyebarkan komunis
di seluruh dunia.
Paham komunis mengutamakan
kepentingan kolektif dan menghapuskan hak individu untuk kemudian menjadi
pejuang-pejuang partai. Partai komunis menjadi satu-satunya partai yang tidak
memiliki saingan, dan memonopoli keadaan,
mendominasi, keinginan partai komunis adalah keinginan negara. Inilah
yang kemudian dikenal dengan istilah diktator-proletariat.
Lembaga tertinggi di negara ini
adalah Supreme Soviet yang terdiri dari dua kamar dan masing-masing mempunyai
kekuasaan yang seimbang. Lembaga tersebut, yaitu Soviet of the Union, danSoviet
of the Nationalities. Di dalam Supreme Soviet dibentuk lagi sebuah Presidium
yang ketuanya menjadi Presiden Rusia. Pada prinsipnya lembaga keperesidenan ini
bersifat kolektif yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil
ketua pertama ditambah dengan wakil ketua lain, yang diambil dari 15 (limabelas)
orang para ketua Soviet Tertinggi dari 15 (lima belas) Uni Republik, 1 (satu)
orang sekretaris, dan 21 (dua puluh satu) orang anggota. Perkembangan
selanjutnya setelah runtuhnya Uni Soviet, masing-masing republiknya bersatu
dalam CIS (Commontwealth of Independent Srates).
3. Sistem Politik Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah negara
federal ( negara serikat ) yang terdiri dari negaranegara bagian yang sama
sekali terpisah dengan negara induknya, kecuali dalam keamanan bersama. Bahkan
negara-negara bagian mempunyai undang-undang sendiri. Amerika Serikat adalah
satu-satunya negara yang melaksanakan teori Trias Politica secara konsekuen,
yaitu pemisahan kekuasaan dengan tegas antara badan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif. Badan legislatif terdiri dari dua kamar(bicameral), yaitu Senate
yang beranggotakan wakil-wakil negara bagian, masing-masing 2 (dua) orang
senator, dan House of Representative beranggotakan wakil-wakil dari negara
bagian yang jumlahnya tergantung dari jumlah penduduk masing-masing negara
bagian. Presiden melakukan kekuasaan eksekutif, dan dipilih langsung oleh
rakyat. Kekuasaan legislatif dilaksanakan olehCongress (Senate dan House of
Representative), sedangkan kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung
(Supreme Court of Justice).
Setelah Congress menyusun sebuah
rancangan undang-undang, kemudian rancangan itu diserahkan kepada presiden
untuk mendapatkan pengesahan. Apabila presiden tidak menyetujui isi rancangan
undang-undang itu, presiden berhak untuk menolaknya dan tidak mengesahkannya
(hak veto).Rancangan undang-undang yang diveto oleh presiden diserahkan kembali
kepada Congress, Congress akan meninjaunya kembali dengan memerhatikan
keberatan-keberatan yang diajukan oleh presiden. Apabila dari hasil peninjauan
Congress itu ternyata bahwa sedikitnya 2/3 dari seluruh anggota Congress tetap
menyetujui rancangan undang-undang itu maka rancangan undang-undang itu harus
disahkan oleh presiden. Dengan sistem pemisahan kekuasaan ini, akan terjadi
check and balance yang benar-benar sempurna antarlembaga-lembaga kekuasaan
tersebut.
Semua negara bagian harus
berbentuk republik dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Di negara
ini, hanya ada dua partai politik yang memperebutkan jabatan politik,
yaituPartai Demokrasi dan Partai Republik. Hampir setiap saat rakyat Amerika
Serikat melakukan pemilihan umum dalam rangka pemilihan presiden dan wakil
presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota, dewan kota, anggota
Senat, anggota House of Representative, dan pejabat-pejabat politik di negara
bagian. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Amerika Serikat adalah sistem
presidensial.
Indonesia juga menerapkan sistem
pemerintahan presidensial, namun tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan,
melainkan sistem pembagian kekuasaan, artinya antara kekuasaan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif tidak benar-benar terpisah tetapi masih ada hubungan
kerja sama antara lembaga satu dan lembaga lainnya.
4. Sistem Politik Prancis
Bermuda dari revolusi Prancis
tahun 1789, rakyat menjebol penjara Bastille yang merupakan lembaga monarki
absolut, dan berlanjut dengan hubungan mati bagi raja Louis XIV sekeluarga,
penghapusan hak-hak istimewa kaum bangsawan, serta ditetapkannya pernyataan hak
asasi dan warga negara (Declaration des droits de I’ home et ducitoyen) maka
pemerintahan demokrasi di Prancis dimulai dengan semboyan liberty, egalite,
fraternite (kemerdekaan, persamaan, persaudaraan/persatuan).
Seperti halnya di Indonesia, kita
mengenal pemerintahan Orde Lama, dan Orde Baru maka di Prancis pun dikenal pula
adanya pemerintahan pada Republik Kesatu.
Sejak pemerintahan Republik
Kelima (1958), kedudukan presiden dapat dikatakan kuat, karena walaupun dewan
menteri dipimpin oleh perdana menteri, tetapi presidenlah yang mengangkat
perdana menteri, dan presidenlah yang mengetuai sidang kabinet. Kedudukan
parlemen juga kuat, karena dapat menjatuhkan perdana menteri dengan mosi tidak
percaya, tetapi tidak dapat menjatuhkan presiden, bahkan sebaliknya presiden
dapat membubarkan parlemen (Assemble Nationale). Presiden merupakan pelindung
(protektor) konstitusi dan pelerai (arbiter) dalam tiap persoalan yang, timbul
di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Dewan menteri (kabinel) bertanggung
jawab kepada Assemble Nationale. Badan legislatif (parlemen) terdiri dari dua
kamar, yaitu Senat dan Assemble Nationale.
5. Sistem Politik Jepang
Jepang telah mengalami berbagai
masalah besar, baik dalam perang dunia pertama maupun perang dunia kedua. Dalam
perang dunia kedua, Jepang, Italia, dan Jerman dikeroyok oleh pasukan
multinasional pada waktu itu, yang beranggotakan hampir seluruh negara-negara
di dunia yang dipimpin Amerika Serikat, Soviet, dan Inggris. Kemudian Jepang,
Jerman, dan Italia kalah. Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu
setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom.
Mengenai sistem politiknya,
perdana menteri Jepang mengepalai sebuah kabinet, dan sekaligus memimpin partai
mayoritas di Majelis Rendah (Shugiin), dan secara kolektif bertanggung jawab
kepada Parlemen yang disebut Diet/Kokkai. Perdana menteri dan kabinetnya harus
meletakkan jabatan bila tidak memperoleh kepercayaan lagi dari Majelis Rendah.
Parlemen Jepang terdiri dari dua badan, yaitu Majelis Rendah (Shugiin) dan
Majelis Tinggi (Sangiin). Majelis Tinggi terdiri dari wakil rakyat yang
mewakili seluruh rakyat Jepang, yang sebelum perang dunia kedua badan ini hanya
diisi oleh kaum bangsawan. Majelis ini berhak menangguhkan berlakunya suatu
undang-undang. Majelis rendah memegang kekuasaan legislatif yang sebenarnya.
Anggotanya dipilih setiap empat tahun sekali, kecuali apabila dibubarkan lebih
awal dari masa yang telah ditentukan. Kekuasaan yudikatif diserahkan kepada
Mahkamah Agung yang membawahi badan-badan peradilan yang didirikan berdasarkan
undang-undang.
B. Sistem Politik di
Negara-Negara Berkembang
Untuk sistem politik di
negara-negara berkembang akan dibahas sistem politik Cina, Iran, dan Arab
Saudi, dan Israel yang merupakan contoh berbagai sistem politik yaitu sistem
demokrasi rakyat (komunis), sistem politik di negara-negara Islam, dan sistem
demokrasi parlementer di Israel.
1. Sistem Politik Cina
Republik Rakyat Cina berdiri
tahun 1949 setelah menumbangkan dinasti Cing yang berusia ratusan tahun. Secara
konstitusi Cina ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional, yang menyebutkan
antara lain bahwa demokrasi rakyat di pimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini
dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintah.
Dalam kuasa eksekutif, jabatan
kepala negara dihapuskan maka orang pertama dalam kepemimpinan Partai Komunis
Cina yang menggantikan jabatan ini yaitu ketua Partai itu sendiri, sedangkan
Sekretaris Jenderal partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi
setingkat Perdana Menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres Rakyat
Nasional yang didominasi oleh Partai Komunis Cina. Kekuasaan yudikatif
dijalankan secara bertingkat oleh pengadilan rakyat dibawah pimpinan Mahkamah
Agung Cina. Pengadilan rakyat bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat di setiap
tingkatan, namun karena perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai
Komunis Cina maka demokrasi masih sulit terwujud meskipun usaha perubahan
dilakukan terus-menerus dalam reformasi yang dicanangkan dalam rangka
menghadapi era globalisasi.
2. Sistem Politik Iran
Dalam sistem pemerintahan Republik
Islam Iran sejak jatuhnya dinasti Syah Iran, sebagai kepala negara adalah Imam
kedua belas yang diwakili oleh Fakih atau Dewan Faqih (Dewan Keimanan). Kepala
pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang walaupun diangkat oleh rakyat,
tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh Faqih atau Dewan Faqih.
Penentuan seseorang untuk menjadi Faqih dan Ayatullah adalah berdasarkan
kemampuan yang bersangkutan mengenai Al-Quran.
Ketua kabinet dipegang oleh
perdana menteri yang dipilih, diangkat, da diberhentikan oleh presiden setelah
mendapat persetujuan dari badan legislatif (Dewan Pertimbangan Nasional Iran).
Kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Nasional Iran. Badan
legislatif ini selain membuat undang-undang juga bertugas mengawasi badan
eksekutif. Dalam membuat undang-undang harus
disesuaikan dengan Al Quran dan Al Hadis.
Di samping itu, dikenal pula Dewan pelindung konstitusi
yang disebut Dewan Perwalian (Syura ne
Gahden) yang bertugas mengawasi agar undang-undang yang dibuat oleh Dewan
Pertimbangan Nasional Iran tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan
konstitusi Iran. Anggota-anggota Dewan Perwalian terdiri dari para pakar
sebagai berikut:
•
Para anggota yang diambil dari ahli hukum Islam yang terkenal saleh
dalam beribadah menjalankan syariat Islam, dan ditunjuk oleh Dewan Keimanan.
•
Para anggota yang diambil dari para ahli hukum dari berbagai cabang ilmu
hukum , yang terdiri dari hakim-hakim Islam. Mereka juga mendapat ijin dari
Mahkamah Agung Iran beserta pengesahan dari Dewan Pertimbangan Nasional Iran.
3. Sistem Politik Arab Saudi
Kekuasaan eksekutif Arab Saudi
dipegang oleh kepala negara (raja) yang sekaligus menjabat sebagai perdana
menteri dan pimpinan agama tertinggi. Tidak ada partai politik yang bertindak
sebagai oposisi, tidak ada konstitusi kecuali Al Quran sebagai kitab suci
mereka, namun tidak sepenuhnya diikuti dalam hal penyelenggaraanpemerintah.
Karena kompleksnya bidang pemerintahan maka dibentuklah departemen-departemen
yang pejabatnya seluruhnya dari keluarga istana.
Menghadapi era globalisasi, baru
beberapa waktu terakhir ini Arab Saudi membentuk badan legislatif (Majelis
Syura). Mengenai badan yudikatif, sistem peradilan terdiri dari
pengadilanpengadilan biasa, Pengadilan Tinggi Agama Islam di Makkah dan Jedah
serta sebuah Mahkamah Banding. Sistem hukum bersumber dari Alquran yang
penjabarannya diambil dari Hadis. Di samping itu juga berlaku hukum adat dan
hukum suku-suku. Sistem kerja peradilan diawasi oleh Komisi pengawas Pengadilan
yang diangkat oleh raja.
Sistem pernerintahan daerah
dibagi atas beberapa wilayah propinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang
gubernur, sedangkan beberapa kota penting dipimpin oleh walikota. Gubernur dan
walikota diangkat atas persetujuan raja.
4. Sistem Politik Israel
Israel adalah penganut demokrasi
parlementer yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif,
ketiga kekuasaan ini saling mengawasi. Kekuasaan yudikatifnya cukup independen,
sedangkan kekuasaan legislatif cukup dominan karena merupakan tempat badan
eksekutif bertanggung jawab. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang perdana
menteri yang dibantu oleh sejumlah menteri. Para menteri dipilih oleh partai dan bertanggung jawab kepada
anggota partainya. Perdana menteri tidak bisa mencampuri pilihan partai,
sehingga susunan kabinet dapat berubah setiap waktu. Presiden Israel disebut
Nasi, dipilih oleh parlemen (Knesset) untuk masa jabatan lima tahun, tetapi
boleh menduduki dua kali masa jabatan. Presiden juga dapat menunjuk anggota
legislatif.
Dengan mempelajari berbagai
sistem politik dari beberapa negara maka dapat diambil manfaat yang luas untuk
memahami dan menerima kenyataan bahwa setiap bangsa dan negara berhak
menentukan dan mengatur sistem politiknya dalam rangka mencapai cita-cita
bangsa dan tujuan negaranya.
C. Garis Besar Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara
Setelah mencermati sistem politik
di berbagai negara dapat diketahui secara garis besar perbedaan sistem politik
antara negara satu dengan negara lainnya, perbedaan-perbedaan tersebut terdapat
pada:
1. Perbedaan bentuk negara
Ada dua kriteria bentuk negara,
yaitu negara kesatuan dan negara serikat/ federasi. Negara kesatuan adalah
negara yang bersusunan tunggal, artinya dalam negara tidak ada negara lain.
Dalam negara hanya ada satu pemerintahan, satu undang-undang dasar, satu kepala
negara, satu kabinet, dan satu lembaga perwakilan atau parlemen. Negara yang
menerapkan bentuk negara kesatuan antara lain RRC, Prancis, Indonesia, dan
Jepang.
Negara serikat atau federasi
adalah negara yang terdiri dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri,
kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan kerja sama. Mereka mengatur
pembagian wewenang antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian,
contoh negara serikat yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Republik Indonesia
Serikat pada masa lalu.
2. Perbedaan bentuk pemerintahan
Bentuk pemerintahan ada dua macam
yaitu monarki atau kerajaan dan republik. Negara monarki, kepala negaranya
disebut Raja atau Ratu, pengangkatannya berdasarkan hak waris turun-temurun,
masa jabatannya seumur hidup. Negaranegara yang menganut bentuk pemerintahan
monarki, misalnya Saudi Arabia, Denmark, Inggris, Belanda, Jepang, dan
Thailand.
Bentuk pemerintahan Republik,
ciri-cirinya kepala negaranya disebut presiden, pengangkatannya berdasarkan
pemilihan umum, masa jabatan terbatas untuk waktu yang ditetapkan
undang-undang. Contoh negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan republik,
yaitu Amerika Serikat, RRC, dan Republik Indonesia.
3. Perbedaan Sistem Kabinet
Berdasarkan pertanggungjawaban
kabinet atau dewan menteri dalam pelaksanaan tugas eksekutif (pemerintahan)
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kabinet ministerial dan kabinet
presidensial.
Kabinet ministerial adalah
kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri
di bawah pimpinan perdana menteri. Sedangkan kepala negara (presiden atau raja
) tidak dapat diganggu gugat. Perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan
eksekutif. Contoh negara yang menerapkan sistem ini, yaitu Inggris, Jepang,
Malaysia, dan Israel.
Kabinet presidensial adalah
kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh presiden.
Menteri-menteri (kabinet) berperan sebagai pembantu presiden, diangkat dan
diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Presiden
mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara.
Negara-negara yang menerapkan sistem kabinet presidensial antara lain Amerika
Serikat dan Republik Indonesia. Meskipun kedua negara melaksanakan sistem
kabinet presidensial, tetapi dalam praktiknya ada perbedaan. Amerika Serikat
melaksanakan Trias Politica, yaitu pemisahan kekuasan secara tegas antara
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sedangkan Indonesia melaksanakan
pembagian kekuasaan, artinya antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan
yudikatif masih ada hubungan kerja sama.
4. Perbedaan Bentuk Parlemen/Lembaga Perwakilan
Bentuk parlemen ada dua yaitu
monocameral dan bicameral. Parlemen yang monocameral, artinya terdiri dari satu
kamar, misalnya Indonesia, RRC, Iran, dan Arab Saudi. Sedangkan parlemen yang
terdiri dari 2 kamar (bicameral), antara lain Amerika, Uni Soviet, Jepang, dan
Francis.
Demikian garis besar perbedaan
sistem politik antar negara. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan ciri dari
pihak politik yang menjiwai masyarakat negara yang bersangkutan.
BAB III
SISTEM POLITIK
INDONESIA
A. Pengertian sistem Politik
1. Sistem
Sistem menurut pamudji (1981:4)
merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau terorganisir,
suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu
kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh. Sistem juga dapat diartikan
sebagai kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh, apabila suatu
bagian terganggu maka bagian yang lain akan merasakan kendalanya. Namun,
apabila terjadi kerjasama maka akan tercipta hubungan yang sinergis yang kuat.
Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem, anak cabangnya adalah sistem
pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sampai sistem pemerintahan desa dan
kelurahan.
2. Politik
Politik dalam bahasa arabnya
disebut “siyasyah” yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam
bahasa inggrisnya “politics” . asal mula kata politik itu sendiri berasal dari
kata “polis” yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan
khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan,
kewenangan dan pada akhirnya kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan
sebagai kebijaksanaan, kekuatan, dan kekuasaan pemerintah.
Istilah politik dalam
ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar
pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya
menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya
menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.
Politik adalah suatu disiplin
ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan dapat dikatakan sebagai seni, disebut
sebagai seni karena banyak beberapa para politikus yang tanpa pendidikan ilmu
politik tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri
sanubarinya, sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik pemerintahan.
Dapat disimpulkan bahwa politik
adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan
kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang
tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
3. Sistem Politik
Sistem Politik adalah berbagai
macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu
unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Ada beberapa definisi mengenai sistem
politik, diantaranya :
·
Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi
yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi
dan adaptasi.
·
Menurut Rober A. Dahl, Sistem politik adalah
pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang melibatkan sampai
dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang.
·
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah
sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu
sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan
kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain
atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
·
Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira
adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur
politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang
langggeng.
Dapat disimpulkan bahwa sistem
politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik
dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langsung
memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).
Pengertian Sistem Politik
Indonesia
Sistem politik Indonesia
diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara
Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan
tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan
penyusunan skala prioritasnya.
Sistem politik Indonesia dalam
rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional maka harus
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menyelenggarkan politik negara, yaitu keseluruhan
penyelenggaraan politik dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan
aparatur negara serta segenap daya dan dana demi tercapainya tujuan nasional
dan terlaksananya tugas negara sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945.
Sebagai suatu sistem, sistem
politik terdiri atas berbagai sub sistem antara lain sistem kepartaian, sistem
pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem peradaban politik lainnya.
Dalam eksistensinya sistem politik akan terus berkembang sesuai dengan
perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan dan perkembangan
yang ada dalam faktor lingkungan.
Politik adalah semua
lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk
fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan
keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan
terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik
sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara.
Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga
Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR,
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang
berkaitan dengan kepentingan umum.
Badan yang ada di masyarakat
seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group),
Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik
(Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur
politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya.
Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan
adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah
sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
Di Indonesia, sistem politik yang
dianut adalah sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang
didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang
demokratis. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara
lain:
1. pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif
berada pada badan yang berbeda
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Pemerintah berdasarkan konstitusi
4. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas
tertentu
5. pemerintahan mayoritas
6. pemilu yang bebas
7. parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
Sebagai suatu sistem,
prinsip-prinsip ini saling berhubungan satu sama lain. Sistem politik demokrasi
akan rusak jika salah satu komponen tidak berjalan atau ditiadakan. Contohnya,
suatu negara sulit disebut demokrasi apabila hanya ada satu partai politik.
Dengan satu partai, rakyat tidak ada pilihan lain sehingga tidak ada pengakuan
akan kebebasan rakyat dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan pilihannya
secara bebas. Dengan demikian berjalannya satu prinsip demokrasi akan
berpengaruh pada prinsip lainnya.
B. Proses Politik Di Indonesia
Sejarah Sistem politik Indonesia
dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:
- Masa
prakolonial
- Masa
kolonial (penjajahan)
- Masa
Demokrasi Liberal
- Masa
Demokrasi terpimpin
- Masa
Demokrasi Pancasila
- Masa
Reformasi
C. Sejarah Sistem Politik di
Indonesia
Sejarah Sistem Politik Indonesia
bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam
menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi
diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di
dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar
menjaga eksistensinya. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik,
atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes
mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas yang
menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan
Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat
potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti
pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal
domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak
inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki
oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan
secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya
keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu
harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam
menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan
adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat.
Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal
ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan
pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan
diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka
semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. Kapabilitas responsif, dalam proses politik
terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah
sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai
inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif. kapabilitas dalam negeri
dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang
mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas
ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas
internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah
(grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.
BAB IV
KESIMPULAN
Indonesia adalah negara kesatuan
berbentuk republik, dengan memakai system demokrasi, di mana kedaulatan berada
di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Indonesia menganut sistem
pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai
kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang
berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya
mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala
prioritasnya.
Konstitusi Negara Indonesia
adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung
jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara
lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga
mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga
Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi
dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadya
dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan
kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman
tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya. Fungsi MA
adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi nasehat, dan
fungsi adminsitrasi. Saat ini UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen,
yang telah memasuki tahap amandemen keempat. Amandemen konstitusi ini
mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas dan hubungan lembaga-lembaga
negara.
LITERATUR
Ø
Amir Taat Nasution,
“Kamus Politik Nasional”, Energie, 1953
Ø
Arbi Sanit, “Sistem
Politik Indonesia: Penghampiran dan Lingkungan”, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial &
FIS-UI, 1980
Ø
Assosiasi Ilmu
Politik Indonesia, “Jurnal Ilmu Politik”, Gramedia, 1986
Ø
Theda Scokpol,
“States and Social Revolutions” New York: Cambridge University Press,
1979
Ø
Mariam Budiarjo,
dkk, “Dasar-dasar ilmu Politik”, Gramedia, 2003
Ø
Murshadi “Ilmu Tata
Negara; untuk SLTA kelas III”, Rhineka Putra, bandung, 1999
Ø
Nugroho
Notosusanto, “Sejarah Nasional Indonesia”, Balai Pustaka, 2008
Ø
Nazaruddin, “Profil
Budaya Politik Indonesia”, Pustaka Utama, 1991
Ø
Nazaruddin
Sjamsuddin, “Dinamika Politik Indonesia”, Gramedia Pustaka Utama, 1993
Ø
Sukarna, “Sistem
Politik Indonesia, Jilid 4”, Mandar Maju, 1993
Tidak ada komentar:
Posting Komentar